Terminolgy of Law in English-Indonesian Version (Istilah Hukum dalam Bahasa Inggris)

The Terminology of Law in English-Indonesian Version

Konsep dan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia (Continental Law) berbeda dengan sistem hukum di Inggris, Amerika Serikat atau Australia (Common Law). Penerjemahan istilah hukum dalam bahasa Indonesia perlu mengikuti kaidah sistem hukum Common Law. Berikut teknik penerjemahan istilah hukum dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris:

1. Menjadikan tiga negara bebahasa Inggris (English Speaking Country) yang menganut sistem Common Law sebagai kiblat penerjemahan.
2. Mengunjungi situs resmi pemerintah tiga negara tersebut dan situs resmi parlemen, serta mengunduh dokumen-dokumen peraturannya.
3. Melakukan penerjemahan konseptual, yakni menerjemahkan istilah hukum dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan memeriksa dan memahami konsep hukum yang dipakai di negara berbahasa Inggris seperti sistem Common Law. Contohnya, tataran yuridis, asas hukum, sistem peradilan, sistem hukum, konsep hukum, dsb.
4. Melakukan penerjemahan kontekstual, yakni menerjemahkan istilah hukum dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan melihat konteks hukum seperti tataran empiris, filosofis, historis, sosiologis, praktik hukum, penegakan hukum, kasus-kasus hukum, dsb.
5. Memeriksa kelaziman hasil terjemahan istilah hukum dengan mengunjungi situs resmi atau situs berita bahasa Inggris terkait hukum. Apakah istilah hukum dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan juga dipakai oleh situs resmi pemerintah Inggris, Australia dan Amerika Serikat? atau sering dipakai oleh media berbahasa Inggris tersebut?
6. Memeriksa keberterimaan hasil terjemahan istilah hukum yang digunakan dalam teks hukum, dokumen hukum, dan produk hukum lainnya apakah sudah sesuai kaidah penulisan dalam bahasa Inggris hukum, seperti frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan teks.

Penerjemahan istilah hukum populer dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya:

The Translation of Popular Legal Terms in English and Indonesian:

1. Kedudukan Hukum  = Legal Standing
2. Uji Materil = Judicial Review
3. Constitutional Review = Uji Undang-Undang Dasar
4. Peninjauan Kembali/ PK = Judicial Review
5. An Appeal = Banding
6. Draf/ Rancangan Undang-Undang (RUU) = A Bill
7. Tergugat/ Terdakwa = A Defendant
8. Penggugat = A Claimant/ Plaintiff
9. Tersangka = A Suspect
10. Terdakwa = Charged
11. Pengacara/ Penasehat Hukum = A Lawyer/ Advocate
12. Minor offences = Tipiring (Tindak Pidana Ringan)
13. Perbuatan tercela/ penghinaan/Pertentangan hukum = Contempt of court
14. Justice Collaborator = Saksi pelaku yang bekerja sama
15. Diskriminasi Positif = Affirmative Actions
16. Threshold  = Ambang batas
17. Access to Justice  = Sama rata sama rasa
18. District Attorney  = Jaksa Wilayah
19. Jaksa Agung = Attorney General
20. Mahkamah Agung = Supreme Court
21. Pelapor Tindak Pidana/Perdata = Whistle blower
22. Pembuktian Terbalik = Shifting burden of proof
23. Pengembalian aset tindak pidana = Stolen Asset Recovery
24. Sidang Senat/ Dengar Pendapat  = Senate Hearing/ Hearing
25. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia = Constitution of the Republic of Indonesia
26. Undang-undang = Act, Law
27. Peraturan Pemerintah = Government Ordinance/ Regulation
28. Keputusan Presiden = Presidential Decree
29. Keputusan Menteri =Ministerial Decree
30. Surat Edaran = Circular Letter
31. Nota Dinas = Internal Memo (Memorandum)
32. Draf/Rancangan Peraturan = Bill
33. Amandemen = Amendment
34. Pasal = Article/ Paragraph
35. Ayat = Section/ Subsection
36. Lembaran Negara = State Gazette, Statute Book
37. Atas nama = PP (Per Procurationem = Bahasa Latin)/ On behalf of
38. Plh. (pelaksana harian) = acting/ on duty
39. Plt. (pelaksana tugas) = Ad interim/ Caretaker/ Acting official
40. SIUP = Letter of Business Permit
41. NPWP = Tax Registration Number
42. BAP = Investigation & Interrogation Report
43. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) = Company Registration
44. RPTKA (Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing) = Expatriate Placement Plan
45. Akta Pendirian  = Deed Establishment
46. Akta Lahir = Birth Certificate
47. Akta Perkawinan = Marriage Certificate
48. Akta Tanah = Land Title Deed
49. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) = Land Deed Official
50. APBN = State’s Budget/ the Budget
51. HGB (Hak Guna Bangunan) = Building Rights Title
52. SHM (Sertifikat Hak Milik) = Freehold Title
53. HGU (Hak Guna Usaha) = Cultivation Rights Title
54. Pajak Penghasilan (PPh) = Income Tax/ Payroll Tax
55. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Value Added Tax (VAT)/ GST = Good & Service Tax
56. PNBP = Non-Tax Income/ Revenue
57. Praduga Tak Bersalah = Presumption of Innocence
58. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) = Criminal Code
59. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) = Criminal Code Procedure
60. Hukum Pidana = Penal Law/ Criminal Law
61. Hukum Perdata = Civil Law
62. PTUN = A Civil Court
63. Bebas Bersyarat = Parole
64. Bebas dengan Jaminan/ Jaminan/ Tebusan = On Bail
65. Gugatan = Lawsuit/ Claim
66. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan = Misbehaving in Court
67. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan = Disobeying Court Orders
68. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan = Scandalising the Court
69. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan = Obstructing Justice
70. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi = Sub-Judice Rule
71. Hukuman Mati = A Death Sentence/ Death Penalty
72. Hukuman Seumur Hidup = A Life Sentence/ Life Imprisonment
73. Pidana Kurungan = Detention, Custody
74. Pidana Penjara = Imprisonment
75. Praperadilan = Pretrial
76. Peradilan = Trial
77. Berlaku surut = Retroactive
78. Bebas bersyarat = Parole
79. Orang yg menutupi kasus kejahatan = an accomplice 
80. AD/ART = Memorandum of Association/ Articles of Association
81. “…dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.” = “…are revoked and ceased…”
82. “…sampai batas waktu yang tidak ditentukan.” = “…until further notice.”
83. Diundangkan = promulgated
84. “Peraturan ini berlaku mulai…” = “This regulation comes into effect…”
85. Putusan Bebas (Hakim) =Acquittal 
86. Putusan (Hakim) = Verdict, Judgement 
87. Eksekusi/Tindakan Pengosongan Rumah/Gedung = Eviction
88. Supremasi Hukum = Rule of Law
89. Penegakan Hukum = Law Enforcement
90. Peraturan Perundangan = Legislation
91. Rancangan Undang-Undang (RUU) = Bill
92. Surat Kuasa = Power of Attorney (pelimpahan wewenang seseorang kepada orang lain)
93. Surat Kuasa Penuh = Full Powers (pelimpahan wewenang negara kepada pejabat negara dalam melakukan perjanjian internasional)
94. Batal demi Hukum = Null and Void
95. Pemusnahan Barang Bukti = Disposal of Seized Evidence in Closed Criminal Cases
96. Penghilangan Barang Bukti = Tampering with Evidence, Destroying Evidence
97. Sanksi pidana = criminal charge
98. Pidana = crime
99. Delik = offense
100. Putusan pengadilan = conviction
101. Pelaku (kejahatan) = offender
102. Penjahat = criminal
103. Ketentuan pidana = criminal provision
104. Pelanggaran pidana = violation, infringement, criminal offense
105. Terdakwa = defendant

References :
Oxford Advanced Learner’s Dictionary – 8th Edition 2012.
http://ind.proz.com.
http://dictionary.law.com/
https://legalvision.com.au/q-and-a/memorandum-and-articles-of-association/
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3131&context=dlj

dan berbagai sumber lainnnya
Last edit: 12 December 2022, translated by Ridwan Arifin