Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19)

Artikel tentang “Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19)” hal.22-29 dapat diunduh di bhumipura02 atau melalui tautan berikut https://majalah.imigrasi.go.id/2020/bhumipura02.pdf

Kutipan APA:
Arifin, R. (2020). Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19). BhumiPura, 22-29.

Buku Kebijakan Imigrasi Indonesia: Indonesian Immigration Policy 2018

Silakan unduh gratis di sini Kebijakan Imigrasi Indonesia_Indonesian Immigration Policy

Kutipan (APA):
Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2018). Kebijakan Imigrasi Indonesia (Indonesian Immigration Policy) (2 ed.). Jakarta: Mahara.

Skema Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian di Indonesia

*Secara wujud fisik, tidak ada bentuk visa untuk Bebas Visa Kunjungan. Bebas Visa Kunjungan (BVK) bermakna tidak ada label/stiker, tidak ada biaya, dan tidak ada “social sorting”.

Last update: Adelaide, 29 April 2020

Analisis Pembatasan Pelayanan Paspor RI selama Pandemi Covid-19

Analisis Pembatasan Pelayanan Paspor RI

Permasalahan
Adanya pandemi Covid-19 dan persebaran virus di Indonesia dengan jumlah kasus positif, PDP dan ODP yang semakin meningkat, membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini berdampak pada pembatasan pelayanan penerbitan Paspor RI di Kantor Imigrasi dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri yang terdampak kebiajakan karantina wilayah (lockdown).

Praanggapan
Terdapat kendala dalam pelayanan penerbitan Paspor RI baik di Kantor Imigrasi maupuan KBRI/KJRI, sehingga pemohon kesulitan untuk mendapatkan informasi dan akses pelayanan.
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelayanan Keimigrasian dalam Pencegahan Covid-19, dapat memberikan jawaban atas ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di Kantor Imigrasi.

Faktor yang Memengaruhi
Surat Edaran tersebut menyebutkan 2 ketentuan penerbitan Paspor RI, yakni bagi orang sakit untuk alasan medis/pengobatan, serta dalam keadaan mendesak.
Ketentuan “keadaan mendesak” memiliki makna yang relatif dan cenderung bias.
Pelayanan penerbitan Paspor RI di Kantor Imigrasi dan KBRI/KJRI sedikit berbeda.

Analisis
1. Belum ada kategori “keadaan mendesak” bagi pemohon Paspor RI.
2. Belum ada ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di KBRI/KJRI di luar negeri, karena tidak semua negara bagian (states)/provinsi/wilayah memiliki kantor perwakilan Indonesia.
3. Ada WNI di luar negeri, pemegang Paspor RI yang masa berlakunya akan habis, tetapi negara atau wilayah tempat mereka tinggal berlaku penerapan karantina wilayah (lockdown).

Simpulan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelayanan Keimigrasian dalam Pencegahan Covid-19 belum mengatur ketentuan kategori “keadaan mendesak” bagi pemohon Paspor RI,serta belum ada ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di luar negeri.

Saran
1. Perlu ada data komprehensif tentang tujuan dan alasan WNI dalam pembuatan Paspor RI selama ini.
2. Data tersebut dapat diolah dengan memberikan kategori “sangat mendesak” hingga “tidak mendesak”, sehingga dapat dijadikan landasan untuk pelayanan Paspor RI bagi pemohon dalam “keadaan mendesak”.
3. Untuk kategori “sangat mendesak”, KBRI/KJRI dapat menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
4. Perlu ada ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di luar negeri.
5. Untuk pelayanan penerbitan Paspor RI di luar negeri, perlu mencantumkan proses permohonan seperti menggunakan jasa pos negera setempat atau bentuk lainnya.

Ridwan Arifin
Adelaide, 27 April 2020

Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19)

Virus korona atau dikenal dengan Covid-19 yang bermula dari endemik di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, menyebar dengan cepat ke seluruh negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan kejadian ini menjadi pandemik tanggal 11 Maret 2020. Persebaran virus ini terdeteksi dengan transmisi dari manusia ke manusia. Gejalanya pun mirip dengan flu biasa seperti suhu tubuh tinggi, meriang, batuk kering, kelelahan, sakit kepala, hidung tersumbat, dan kesulitan bernafas (pneumonia), bahkan ada beberapa orang terdeteksi tanpa gejala. Kasus virus korona ini terus meningkat di sejumlah negara termasuk laporan kematian akibat virus ini, juga laporan kesembuhan dari virus ini. Pandemi virus korona ini berdampak langsung pada perekonomian dunia, industri pariwisata, politik, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, bahkan rasisme.

Protokol WHO

WHO memberikan protokol untuk pencegahan persebaran virus walaupun kebijakan pemerintah di setiap negara berbeda-beda. Pencegahan persebaran virus meliputi cuci tangan (dengan sabun), pernapasan higienis (respiratory hygiene), pembatasan interaksi sosial (social distancing), dan isolasi mandiri (self-isolation). Kebijakan lainnya dapat berupa karantina wilayah atau pembatasan wilayah (lockdown), evakuasi warga negara dari suatu negara, penyemprotan disinfektan, dan pemusnahan binatang yang bermasalah.

 Kebijakan dan Tindakan Pemerintah Australia

Dikutip dari laman https://www.health.gov.au/, dari 22 Januari 2020 sampai dengan 29 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 3809 dengan 14 orang meninggal dunia, dan sudah lebih dari 209.000 orang melakukan tes kesehatan untuk deteksi Covid-19.

Di awal Maret 2020, pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan kebijakan publik dalam penanganan persebaran virus korona yang semakin meningkat. PM Scott Morrison mengeluarkan kebijakan larangan berkumpul dalam ruangan yang dihadiri lebih dari 100 orang (100+ indoor ban), di luar ruangan lebih dari 500 orang (500+ outdoor ban), bekerja dari rumah, kuliah daring, pembatasan kunjungan ke fasilitas panti jompo, pembatasan interaksi sosial berjarak 1,5 meter (jika memungkinkan), serta tidak berjabat tangan atau berpelukan.

Sementara itu, pemerintah juga sudah menyediakan tes kesehatan Covid-19 secara gratis di rumah sakit yang telah ditetapkan, anak sekolah tetap masuk (sekolah tidak diliburkan), serta masih berjalannya pelayanan publik, transportasi umum, pasar swalayan. Untuk tindakan dan kebijakan berikutnya dapat diunduh di laman ini https://www.health.gov.au/news/update-on-coronavirus-covid-19-measures-from-the-prime-minister-0 dan https://www.australia.gov.au/.

Data Statistik Komprehensif

Continue reading

Analisis Kebijakan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imgirasi (TPI): Closed Border Policy dan COVID-19

Analisis Kebijakan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imgirasi (TPI)
Closed Border Policy dan COVID-19

Permasalahan
Dari laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id/, jumlah kasus virus korona (COVID-19) di Indonesia terus meningkat mencapai 450 kasus, 38 meninggal dunia, 20 sembuh, 1895 negatif (per tanggal 22 Maret 2020). Namun, belum ada informasi tentang sumber penularan/transmisi virus korona, misalnya orang yang tertular di luar negeri dan membawa masuk ke Indonesia atau terpapar di dalam negeri. Pandemi virus korona ini berdampak langsung pada perekonomian dunia, industri pariwisata, politik, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, bahkan rasisme.

Praanggapan
Apabila penularan virus korona sebagian besar berasal dari luar negeri dan dibawa masuk ke Indonesia, maka jumlah kasus akan terus menigkat dan penerapan pembatasan interaksi sosial (sosial distancing) belum berhasil di masyarakat. Masih ada pelintasan orang melalui bandara internasional, pelabuhan internasional, dan jalan darat juga dapat memperburuk situasi nasional.

Faktor yang Memengaruhi

  1. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan, yakni bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.
  2. Pemerintah telah menjalankan protokol dari WHO untuk pencegahan persebaran virus korona meliputi cuci tangan (dengan sabun), pernapasan higienis (respiratory hygiene), pembatasan interaksi sosial (social distancing), dan isolasi mandiri (self-isolation).
  3. Pemerintah telah mengambil kebijakan lainnya yakni evakuasi WNI dari Wuhan dan pemulangan WNI dari beberapa kapal pesiar, penyemprotan disinfektan, pemusnahan binatang yang bermasalah di beberapa wilayah, tes kesehatan masal, serta pembelian avigan dan kloroquin.
  4. Kebijakan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM tentang pembatasan perlintasan Orang Asing yang hendak masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pemberian Izin Tinggal dalam keadaan terpaksa.
  5. Kebijakan dari beberapa kepala daerah yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga, sudah menutup Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan masih ada yang belum melakukan penutupan PLBN.
  6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Korona dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara VOA, BVK dan Pemberian Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa.

Continue reading

Updated Immigration Information on Covid-19 in Indonesia

The Regulation of Minister of Law and Human Rights Indonesia No.8 of 2020

  1. Visa free policy and Visa on Arrival (VOA) applications are suspended.
  2. Foreign visitors shall apply for Visitor’s Visa to enter Indonesia at Indonesian Embassy or Consulates overseas.
  3. Visitor’s Visa application shall comply with requirements, procedures and following circumstances:
    a. Holding Health Declaration (in English language) issued by health authorities in home countries.
    b. Having been in a Corona Virus free region/area/country in 14 days.
    c. Letter of Statement for a 14-day isolation/ self-isolation measure by the Indonesian Government.
  4. Visa will not be granted, if foreign visitors do not comply with the visa application regulations.
  5. When holders of Indonesian Residence Permits who are travelling/residing in a lockdown country or outside the Indonesian territory, you can apply for a temporary stay permit, permanent stay permit, multiple re-entry permit and entry stamp to enter Indonesia, and if holders are residing in Indonesia, they can apply for an emergency stay permit or extensions which shall refer accordingly to the Regulation of Minister of Law and Human Rights No.7 of 2020 on Visa and Residence Permit for Preventing Corona Virus Outbreak.
  6. This begins on 20 March 2020.

Updated Immigration Information on Emergency Stay Permit and Overstay (COVID-19 Outbreak)

  1. When a foreign visitor entered Indonesia after 5 February 2020 which causes them to overstay their visa, the overstay penalty is waived (free) and they do not require to apply for an Emergency Stay Permit (at immigration offices). A waiver is automatic.
  2. This condition applies if only you have the last extension of your permits (of your VOA, Visitor Visa, ITAS), and if you hold a visa exemption stamp.
  3. When you entered Indonesia before 5 February 2020, you are required to apply for a visa extension (not suitable for BVK holders) at immigration offices otherwise you will overstay your visa and be imposed on a penalty;

Further Information on the Additional Measures of COVID-19 by the Ministry of Foreign Affairs Indonesia (20 March 2020)

  1. Visitors will not be allowed to enter Indonesia if in the last 14 days, you have been in/traveled to/ transited through following countries:
    a. Iran
    b. Italy
    c. Vatican
    d. Spain
    e. France
    f. Germany
    g. Switzerland
    h. United Kingdom
  2. Visa Free Policy, Visa on Arrival, and Diplomatic/Service Free Visa Policy application are suspended for 1 month.
  3. Every visitor shall fill in the Health Alert Card and present before the Port Health Authority upon arrival at Indonesian International airports (Ports of Entry).
  4. Indonesian citizens who have been in/traveled to/transited through countries as mentioned above, will go through a health inspection by Health Port Authorities upon arrival in Indonesia.
  5. If detected COVID-19 symptoms during the health inspection, you will proceed to an intensive observation for 14 days by the Indonesian Government. If not detected, you are advised to self-isolate for 14 days.

Sources: BN 271-2020 and 2020 Circular Note on additional measures 17 Mar 2020.pdf
Translated by Ridwan Arifin, Adelaide, last edit on 22 March 2020