Numbers of Immigration Border Controls in Indonesia in 10 Years

Numbers of Immigration Border Controls in Indonesia: Points of Entry and Exit across Indonesia’s Border. Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Sumber:
Kepmen TPI 2020
Kepmenkumham 2009 ttg TPI
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no M.HH-02.GR.03.01 th 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Kepmen Hukum dan HAM tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
TPI KEPMENKUMHAM-NOMOR-M.HH-01.GR_.02.01-TAHUN-2014

Perumusan Bahasa Media Sosial dan Elektronik di Instansi Pemerintah

Silakan unduh bahan tayang pelatihan Perumusan Bahasa Media Sosial dan Elektronik di Instansi Pemerintah, untuk PPID Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM di sini Bag 1 Bahasa Media Sosial dan Elektronik di Instansi Pemerintah Bag 2 Bahasa Media Sosial dan Elektronik di Instansi Pemerintah

Buku Pedoman Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Silakan unduh gratis Buku Pedoman Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di sini Buku Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Gratis

Kutipan APA 6th:

Arifin, R., & Nursanto, G. A. (2018). Pedoman pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Jakarta: Mahara Publishing.

Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19)

Artikel tentang “Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19)” hal.22-29 dapat diunduh di bhumipura02 atau melalui tautan berikut https://majalah.imigrasi.go.id/2020/bhumipura02.pdf

Kutipan APA:
Arifin, R. (2020). Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19). BhumiPura, 22-29.

Buku Kebijakan Imigrasi Indonesia: Indonesian Immigration Policy 2018

Silakan unduh gratis di sini Kebijakan Imigrasi Indonesia_Indonesian Immigration Policy

Kutipan (APA):
Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2018). Kebijakan Imigrasi Indonesia (Indonesian Immigration Policy) (2 ed.). Jakarta: Mahara.

Skema Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian di Indonesia

*Secara wujud fisik, tidak ada bentuk visa untuk Bebas Visa Kunjungan. Bebas Visa Kunjungan (BVK) bermakna tidak ada label/stiker, tidak ada biaya, dan tidak ada “social sorting”.

Last update: Adelaide, 29 April 2020

Analisis Pembatasan Pelayanan Paspor RI selama Pandemi Covid-19

Analisis Pembatasan Pelayanan Paspor RI

Permasalahan
Adanya pandemi Covid-19 dan persebaran virus di Indonesia dengan jumlah kasus positif, PDP dan ODP yang semakin meningkat, membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini berdampak pada pembatasan pelayanan penerbitan Paspor RI di Kantor Imigrasi dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri yang terdampak kebiajakan karantina wilayah (lockdown).

Praanggapan
Terdapat kendala dalam pelayanan penerbitan Paspor RI baik di Kantor Imigrasi maupuan KBRI/KJRI, sehingga pemohon kesulitan untuk mendapatkan informasi dan akses pelayanan.
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelayanan Keimigrasian dalam Pencegahan Covid-19, dapat memberikan jawaban atas ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di Kantor Imigrasi.

Faktor yang Memengaruhi
Surat Edaran tersebut menyebutkan 2 ketentuan penerbitan Paspor RI, yakni bagi orang sakit untuk alasan medis/pengobatan, serta dalam keadaan mendesak.
Ketentuan “keadaan mendesak” memiliki makna yang relatif dan cenderung bias.
Pelayanan penerbitan Paspor RI di Kantor Imigrasi dan KBRI/KJRI sedikit berbeda.

Analisis
1. Belum ada kategori “keadaan mendesak” bagi pemohon Paspor RI.
2. Belum ada ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di KBRI/KJRI di luar negeri, karena tidak semua negara bagian (states)/provinsi/wilayah memiliki kantor perwakilan Indonesia.
3. Ada WNI di luar negeri, pemegang Paspor RI yang masa berlakunya akan habis, tetapi negara atau wilayah tempat mereka tinggal berlaku penerapan karantina wilayah (lockdown).

Simpulan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelayanan Keimigrasian dalam Pencegahan Covid-19 belum mengatur ketentuan kategori “keadaan mendesak” bagi pemohon Paspor RI,serta belum ada ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di luar negeri.

Saran
1. Perlu ada data komprehensif tentang tujuan dan alasan WNI dalam pembuatan Paspor RI selama ini.
2. Data tersebut dapat diolah dengan memberikan kategori “sangat mendesak” hingga “tidak mendesak”, sehingga dapat dijadikan landasan untuk pelayanan Paspor RI bagi pemohon dalam “keadaan mendesak”.
3. Untuk kategori “sangat mendesak”, KBRI/KJRI dapat menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
4. Perlu ada ketentuan pelayanan penerbitan Paspor RI di luar negeri.
5. Untuk pelayanan penerbitan Paspor RI di luar negeri, perlu mencantumkan proses permohonan seperti menggunakan jasa pos negera setempat atau bentuk lainnya.

Ridwan Arifin
Adelaide, 27 April 2020

Kebijakan Publik di Australia terhadap Pandemik Virus Korona (Covid-19)

Virus korona atau dikenal dengan Covid-19 yang bermula dari endemik di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, menyebar dengan cepat ke seluruh negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan kejadian ini menjadi pandemik tanggal 11 Maret 2020. Persebaran virus ini terdeteksi dengan transmisi dari manusia ke manusia. Gejalanya pun mirip dengan flu biasa seperti suhu tubuh tinggi, meriang, batuk kering, kelelahan, sakit kepala, hidung tersumbat, dan kesulitan bernafas (pneumonia), bahkan ada beberapa orang terdeteksi tanpa gejala. Kasus virus korona ini terus meningkat di sejumlah negara termasuk laporan kematian akibat virus ini, juga laporan kesembuhan dari virus ini. Pandemi virus korona ini berdampak langsung pada perekonomian dunia, industri pariwisata, politik, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, bahkan rasisme.

Protokol WHO

WHO memberikan protokol untuk pencegahan persebaran virus walaupun kebijakan pemerintah di setiap negara berbeda-beda. Pencegahan persebaran virus meliputi cuci tangan (dengan sabun), pernapasan higienis (respiratory hygiene), pembatasan interaksi sosial (social distancing), dan isolasi mandiri (self-isolation). Kebijakan lainnya dapat berupa karantina wilayah atau pembatasan wilayah (lockdown), evakuasi warga negara dari suatu negara, penyemprotan disinfektan, dan pemusnahan binatang yang bermasalah.

 Kebijakan dan Tindakan Pemerintah Australia

Dikutip dari laman https://www.health.gov.au/, dari 22 Januari 2020 sampai dengan 29 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 3809 dengan 14 orang meninggal dunia, dan sudah lebih dari 209.000 orang melakukan tes kesehatan untuk deteksi Covid-19.

Di awal Maret 2020, pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan kebijakan publik dalam penanganan persebaran virus korona yang semakin meningkat. PM Scott Morrison mengeluarkan kebijakan larangan berkumpul dalam ruangan yang dihadiri lebih dari 100 orang (100+ indoor ban), di luar ruangan lebih dari 500 orang (500+ outdoor ban), bekerja dari rumah, kuliah daring, pembatasan kunjungan ke fasilitas panti jompo, pembatasan interaksi sosial berjarak 1,5 meter (jika memungkinkan), serta tidak berjabat tangan atau berpelukan.

Sementara itu, pemerintah juga sudah menyediakan tes kesehatan Covid-19 secara gratis di rumah sakit yang telah ditetapkan, anak sekolah tetap masuk (sekolah tidak diliburkan), serta masih berjalannya pelayanan publik, transportasi umum, pasar swalayan. Untuk tindakan dan kebijakan berikutnya dapat diunduh di laman ini https://www.health.gov.au/news/update-on-coronavirus-covid-19-measures-from-the-prime-minister-0 dan https://www.australia.gov.au/.

Data Statistik Komprehensif

Continue reading